Gorontalowartaglobal.ID BOALEMO – Kondisi masyarakat Kabupaten Boalemo yang tengah menghadapi berbagai persoalan akibat musim kemarau panjang mendapat perhatian serius.
Mulai dari kesulitan memperoleh air bersih hingga gagal panen yang dialami sejumlah petani, menjadi persoalan yang seharusnya mendapatkan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah daerah.
Situasi tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai keberpihakan kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Boalemo, khususnya ketika masyarakat masih bergelut dengan persoalan kebutuhan dasar, sementara anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Boalemo mencapai miliaran rupiah.
Yusran Noho menilai, kondisi ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama, baik oleh pemerintah daerah maupun lembaga DPRD, dalam menentukan skala prioritas penggunaan uang rakyat.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini tidak bisa dipandang sebagai masalah biasa.
Kemarau panjang telah memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat, terutama petani yang menggantungkan penghasilan keluarganya pada sektor pertanian.
Sejumlah lahan pertanian mengalami kekurangan pasokan air, bahkan sebagian petani terancam kehilangan hasil panen. Kondisi tersebut tentu berdampak langsung terhadap pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani.
Belum lagi persoalan distribusi air bersih.
Sebagaimana diberitakan oleh media, Perumda Tirta Boalemo masih mengandalkan mobil tangki berusia sekitar 23 tahun untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat.
Sementara debit Sungai Dimito yang menjadi salah satu sumber air mengalami penurunan drastis dari 20 liter per detik menjadi hanya 1 liter per detik.
"Ini persoalan yang harus menjadi perhatian serius.
Masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah dalam kondisi seperti sekarang.
Petani membutuhkan perhatian, warga membutuhkan air bersih, dan pelayanan publik membutuhkan dukungan anggaran yang memadai," menjadi pesan yang disuarakan Yusran.
Ia kemudian mempertanyakan apakah alokasi belanja daerah selama ini sudah benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Boalemo.
Menurutnya, anggaran perjalanan dinas anggota DPRD yang mencapai miliaran rupiah bukan berarti harus dihapuskan seluruhnya, sebab kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas kedewanan. Namun, besaran dan efektivitas penggunaannya patut dievaluasi, terutama ketika masih banyak kebutuhan mendasar masyarakat yang belum tertangani secara optimal.
"Jangan sampai kita terlalu mudah mengalokasikan anggaran untuk perjalanan dinas, sementara masyarakat harus berjuang sendiri menghadapi kesulitan air bersih dan petani harus menanggung kerugian akibat gagal panen.
Ini bukan soal melarang perjalanan dinas, tetapi soal keberanian menentukan mana yang lebih mendesak bagi kepentingan rakyat," tegasnya.
Yusran juga mengingatkan bahwa anggaran daerah bersumber dari uang rakyat sehingga setiap penggunaannya harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia berharap pemerintah daerah bersama DPRD dapat melakukan evaluasi terhadap belanja-belanja yang tidak mendesak, termasuk perjalanan dinas, kegiatan rapat di hotel, serta pengeluaran lainnya yang masih memungkinkan untuk diefisienkan.
Hasil efisiensi tersebut, menurutnya, dapat dipertimbangkan untuk memperkuat penanganan dampak kekeringan, penyediaan armada distribusi air bersih, bantuan bagi petani terdampak, serta perbaikan infrastruktur pelayanan publik.
"Jangan sampai ketika rakyat sedang mengalami kesulitan, pemerintah justru kehilangan kepekaan terhadap keadaan. Anggaran daerah seharusnya hadir untuk menjawab persoalan rakyat, bukan sekadar membiayai rutinitas birokrasi," tutup Yusran Noho.
Baginya, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan dan perjalanan dinas yang terlaksana, tetapi dari sejauh mana kebijakan anggaran mampu memberikan perlindungan, pelayanan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Boalemo.
KALI DIBACA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar