
Gorontalowartaglobal.ID BOALEMO – Sekretaris Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Kecamatan Wonosari, Sutrisno Adi, meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap arah kebijakan politik anggaran yang dirumuskan oleh kader partai di lingkungan pemerintahan.
Menurut Sutrisno, pengawasan terhadap kader partai tidak boleh hanya berhenti pada urusan organisasi dan konsolidasi politik.
DPP dan DPD juga perlu memastikan bahwa kader yang mendapatkan kepercayaan rakyat dan menduduki jabatan strategis di pemerintahan benar-benar menjalankan kebijakan yang sejalan dengan ideologi serta garis perjuangan partai.
Ia mengingatkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya menjadi instrumen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya wong cilik, bukan justru lebih banyak terserap untuk membiayai perjalanan dinas pejabat, kegiatan rapat di hotel-hotel mewah, serta berbagai belanja yang belum tentu memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Jangan sampai partai berbicara tentang keberpihakan kepada wong cilik, tetapi dalam praktik penyusunan dan penggunaan anggaran justru tidak mencerminkan semangat perjuangan tersebut. DPP dan DPD harus ikut mengontrol bagaimana politik anggaran dirumuskan oleh kader partai yang berada di pemerintahan," tegas Sutrisno.
Ia menilai, keberpihakan kepada rakyat tidak cukup hanya disampaikan melalui pidato politik maupun slogan perjuangan. Keberpihakan tersebut harus dapat dilihat secara nyata dalam struktur APBD, mulai dari prioritas belanja, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan petani, nelayan, hingga perlindungan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Menurutnya, sangat ironis apabila masyarakat masih dihadapkan pada persoalan infrastruktur yang membutuhkan penanganan serius, petani yang berjuang menghadapi persoalan gagal panen, serta berbagai keterbatasan pelayanan publik, sementara belanja perjalanan dinas dan kegiatan rapat dengan fasilitas hotel mewah tetap mendapatkan ruang dalam APBD khususnya di Kabupaten Boalemo.
"Rakyat membutuhkan jalan yang layak, jembatan yang aman, pelayanan kesehatan yang baik, pendidikan yang berkualitas, serta perhatian terhadap kehidupan petani dan nelayan. Bukan sekadar bertambahnya kegiatan perjalanan dinas atau rapat di hotel mewah," ujarnya.
Sutrisno juga mengingatkan bahwa PDI Perjuangan memiliki sejarah panjang perjuangan politik yang mengedepankan kepentingan rakyat kecil. Karena itu, setiap kader yang berada dalam lingkaran kekuasaan semestinya memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Ia berharap DPP dan DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo tidak menutup mata terhadap dinamika kebijakan anggaran di daerah. Evaluasi dan kontrol politik diperlukan agar kader partai yang berada di pemerintahan tidak kehilangan orientasi perjuangan dan tetap konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat.
"Jangan sampai ketika berada di luar pemerintahan kita begitu lantang berbicara tentang penderitaan rakyat, tetapi ketika sudah berada di dalam pemerintahan justru lupa dengan persoalan yang dihadapi wong cilik. Partai harus hadir untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk memperjuangkan rakyat, bukan untuk memanjakan pejabat," tutupnya.
KALI DIBACA


Tidak ada komentar:
Posting Komentar